Depok Tak Terapkan KK-el

DEPOK, MOI – Pesan berantai yang berisi imbauan agar warga DKI Jakarta segera mengganti Kartu Keluarga (KK) lamanya dengan yang baru, beredar di sejumlah percakapan WhatsApp. Bahkan disebutkan KK akan diganti dengan KK Elektronik (KK-el).

Pada pesan itu juga tertulis mulai 1 Januari 2020 wajib melakukan penggantian KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pemohon juga diwajibkan membawa KK lama saat melakukan perubahan.

Terkait hal itu, Sekretaris Disdukcapil Kota Depok, Henry Mahawan menepis kabar tersebut. Bahkan ia menegaskan, di Kota Depok saat ini belum ada program KK-el.
“Di Depok nggak berlaku KK-el. KK warga sudah ditandatangani secara elektronik, tidak perlu lagi diurus ke Disdukcapil,” ungkap Henry kepada Media Otonomi Indonesia Jakarta.
Selain itu lanjut Henry, warga hanya perlu datang ke kelurahan untuk ganti KK menjadi KK yang ditandatangani secara elektronik.

Hal tersebut merupakan upaya Disdukcapil dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warganya tanpa harus mempersulit warganya.
“Sekarang itu pelayanan KK, KTP, hingga Akta Kelahiran dan Kematian bisa diurus ke kelurahan masing–masing, prosesnya cepat,” tegas Henry.
Terpisah, Disdukcapil DKI Jakarta mengklarifikasi informasi tersebut melalui akun Twitter resminya, @dukcapiljakarta.
Dinas Dukcapil Jakarta menyatakan, tidak pernah mengeluarkan informasi mengenai kewajiban mengganti KK lama dengan KK elektronik (KK-el). Saat ini, memang telah berlaku KK format baru di mana, untuk status perkawinan, dibagi menjadi dua kategori, yakni kawin tercatat dan kawin tidak tercatat.
Selain itu, dalam KK format baru, pejabat penandatangannya sudah memakai sistem barcode. Namun, Dinas Dukcapil Jakarta menyatakan bahwa mereka tidak mewajibkan warga Jakarta mengganti KK lamanya dengan tenggat waktu seperti yang disebutkan dalam pesan berantai di atas.
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Dukcapil Jakarta, Dhany Sukma.

Dia menjelaskan bahwa informasi dalam pesan berantai itu tidak sepenuhnya salah. Imbauan untuk segera memutakhirkan data memang terus didorong pemerintah, terutama input data status pernikahan, golongan darah, dan susunan anggota keluarga.
Namun, informasi yang keliru dalam pesan berantai itu adalah informasi di mana pemutakhiran data KK berbatas waktu.

“Kami luruskan, terkait informasi di media sosial yang mengatakan bahwa batas waktunya 31 Desember 2019, adalah tidak benar,” kata Dhany kepada wartawan.

Seluruh warga Jakarta, menurut Dhany, bisa melakukan pemutakhiran data kependudukan di kelurahan di seluruh Jakarta, melalui petugas Dukcapil, atau mendaftar via aplikasi Alpukat Betawi.
“Untuk informasi lebih lengkap, bisa langsung kunjungi website atau sosial media Dukcapil,” pungkasnya. (zis)

Milad ke 30 SMAN 5 Karawang Digelar 6 Hari Berturut-Turut

 

KARAWANG, MOI – Untuk ke sekian kalinya, Ikatan Alumni SMAN 5 Karawang (Ikalisma) menggelar event Turnamen Bola Voli yang diikuti pelajar se Kabupaten Karawang. Kali ini, Turnamen Bola Voli akan semakin meriah karena bersamaan dengan Milad ke 30 SMAN 5 Karawang.

“Ya, akan lebih meriah karena tidak sebatas melibatkan alumni, tetapi siswa siswi SMAN 5 Karawang dan kerjasama beberapa sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Karawang,” ungkap Ketua Umum Ikalisma, Budiyanto, S.Pi kepada wartawan, Jumat (06/12/2019).

Menurutnya, turnamen Bola Voli Cup 2019 menjadi acara pembuka dalam rangka Ulang Tahun SMAN 5 Karawang yang ke 30. “Turnamen Bola volly dipilih karena selain populer di Kabupaten
Karawang, dalam perkembangannya digemari semua kalangan, baik dari masyarakat, pelajar dan mahasiswa,” terang Budiyanto.

Hal senada diungkapkan ketua panitia pelaksana, Ferry Sonjaya saat dihubungi via telepon oleh wartawan.

Feri mengatakan bahwa Milad SMAN 5 Karawang yang ke 30 ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan digelar selama 6 hari berturut-turut, mulai tanggal 14 sampai dengan 19 Desember 2019.

Serangkaian event yang digelar yakni Turnamen Bole Voli Cup 2019 diselenggarakan pada 14-15 Desember 2019.

Lalu Kirab Budaya menampilkan 30 budaya nusantara pada tanggal 16 Desember 2019 dan dilanjutkan pentas seni serta bazaar PKWU pada tanggal 17-18 Desember 2019.

Adapun Festival Band dimeriahkan sederet artis dan musisi top selaku bintang tamu akan menjadi penutup
Milad tahun ke 30 SMAN 5 Karawang pada 19 Desember 2019. (leston h.)

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar (UHNP ) Terus Lakukan Inovasi Agar Berdaya Saing Dengan Perguruan Tinggi Lainnya

PEMATANGSIANTAR, MOI – Rektor Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar (UHNP ) Prof. Dr. Sanggam Siahaan, M.Hum  dalam sambutannya menyampaikan, UHNP terus melakukan inovasi guna menjadi universitas terkemuka dan mampu berdaya saing dengan perguruan tinggi lainnya sehingga dapat dibanggakan di masa mendatang bagi bangsa Indonesia khususnya Kota Pematangsiantar.
Hal ini dikatakan Rektor Universitas UHNP tersebut saat merayakan Dies Natalis ke-2 universitas di bawah naungan yayasan HKBP itu, bertempat di auditorium UHNP jalan Asahan, Jumat (6/12/2019). 
“UHNP menyadari tantangan dunia pendidikan ke depan semakin kompetitif. Untuk itulah UHNP akan terus berinovasi dan membekali tenaga pengajar dengan ilmu yang semakin mumpuni agar mampu menghasilkan generasi penerus yang hebat, berkarakter, dan berdaya saing hingga dapat membanggakan bagi nama Kota Pematangsiantar di semua bidang, seperti yang diinginkan oleh pemerintah khususnya Pemko Pematangsiantar,”, tuturnya seraya mengatakan dalam kegiatan Dies Natalis ini pihaknya telah mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pendidikan serta persahabatan di Kota Pematangsiantar.
Walikota Pematangsiantar H. Hefriansyah SE. MM., saat menghadiri acara Dies Natalis ke-2 UHNP mengatakan berharap agar UHNP dapat terus tumbuh dan berkembang untuk mengajarkan, membina, dan melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berkarakter.
“Keberadaan UHNP sebagai salah satu wadah pendidikan di Kota Pematangsiantar, diharapkan ke depan dapat memberi sumbangsih besar dalam mencetak dan menghasilkan calon pemimpin masa depan yang mampu, unggul, dan berkarakter. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh nasional yang dulunya mengenyam pendidikan di UHNP. Untuk itu atas nama Pemko Pematangsiantar, kami mengucapkan selamat kepada UHNP. Semoga tetap menjadi Candradimuka (tempat untuk membentuk pribadi kuat, berkarakter dan tangkas) yang terpercaya,” kata Hefriansyah.
Hefriansyah juga berpesan kepada seluruh jajaran dan civitas akademika UHNP agar menjaga sinergitas, soliditas, dan komitmen hingga membawa UHNP untuk mampu berkompetisi dengan perguruan tinggi lain dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan harapan, Kota Pematangsiantar sebagai kota yang semakin mantap, maju, dan jaya dapat terwujud.
Selain itu, kata Hefriansyah, Peringatan Dies Natalis ini hendaknya menjadi momentum bagi seluruh civitas akademika UHNP untuk meningkatkan mutu dan kualitas sistem serta pengajaran menjadi semakin baik. Sebab, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan terbaik sebagai modal dasar mereka menghadapi tantangan dunia yang semakin dinamis dan komplek di era globalisasi.
Acara Dies Natalis diawali prosesi serta pembukaan Senat Sidang Terbuka oleh Rektor UHNP Prof. Sanggam Siahaan .
Acara puncak Dies Natalis UHNP yang berlangsung khidmat dan meriah diakhiri dengan tiup lilin sekaligus pemotongan kue dan nasi tumpeng yang dilakukan Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing didampingi Rektor UHNP Prof. Dr. Sanggam Siahaan M.Hum, dan Walikota Pematangsiantar H. Hefriansyah SE. MM. serta para perwakilan Forkopimda Kota Pematangsiantar, mewakili Wisudawan dan mewakili orang tua wisudawan serta mewakili undangan yang hadir. (Susan)

Stunting (kekurangan Gizi Kronis) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Serta Harga Obat Yang Mahal Masih Jadi Isu Kesehatan Utama 


PEMATANGSIANTAR, MOI –
Perhatian pemerintah dalam kurun 5 tahun mendatang, diprioritaskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Ada 2 isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas, yaitu Stunting  dan JKN. Selain itu, ada 2 isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri. Hal-hal tersebut akan menjadi fokus perhatian bersama untuk dapat segera diupayakan solusinya.

Demikian dikatakan Walikota Pematangsiantar H. Hefriansyah SE. MM. selaku pembina upacara membacakan sambutan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019 yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Dinas Kesehatan, di Lapangan Brimob, Jumat (6/12/2019).

Dilanjutkan, berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih dari kinerja kabinet lalu yang ditandai dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia setiap tahun.Salah satu parameter yang diukur adalah Usia Harapan 1 Hidup.

Isu-isu strategis, katanya, telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan, antara lain menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting hampir 10 persen, meningkatnya cakupan imunisasi, serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB.

Sedangkan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, sambungnya, telah dilaksanakan sepenuhnya. Walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini, namun peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti bahwa JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat lndonesia.

“Untuk itu, mari kita cari solusi bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi saat ini dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih adil dan merata,” katanya lagi.

Disebutkan pula, bahwa pada lima tahun masa tugas Kabinet Indonesia Kerja 2015-2019, pembangunan kesehatan telah memperjuangkan tiga pilar, yaitu paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan, dan penyediaan biaya Jaminan Kesehatan Nasional yang mengusung kegiatan promotif dan preventif, melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan. Seperti  Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, PIS-PK atau Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dan NS atau Nusantara Sehat.

“Kita patut berbangga pembangunan kesehatan dalam lima tahun terakhir ini kian dirasakan manfaatnya. Namun kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih ada dalam proses pembangunan kesehatan di tanah air. Kita masih dihadapkan pada kompleksitas masalah Stunting, JKN, serta penyediaan pelayanan kesehatan dasar. Betapapun pemerintah sudah senantiasa responsif dalam memecahkan masalah-masalah tersebut selaras dengan tuntutan masyarakat, kita juga masih dihadapkan pada kesulitan menyediakan obat dan alat kesehatan produk lokal yang murah dan berkualitas,” bebernya.

“Dalam pelaksanaan tata kelolanya, saya minta pembangunan kesehatan di daerah serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik, benar, dan bertanggung jawab, akuntabel, transparan, serta evaluasi yang ketat,” sambungnya.

Dalam perspektif saat ini, katanya lagi, pembangunan kesehatan menekankan dua penguatan, yaitu optimalisasi inovasi Iayanan kesehatan dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan. Optimalisasi inovasi layanan kesehatan dimaksudkan untuk mengefisiensikan tindakan-tindakan yang mahal dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat dan alat kesehatan produk lokal dalam negeri tanpa mengurangi kualitas dan mutu.

Sementara harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan terkait konektivitas antar kementerian dan lembaga, lintas sektor maupun unit-unit kerja lintas program terkait Iebih ditingkatkan. Tujuannya, tidak terjadi tumpang tindih. Sehingga fokus pada pemecahan masalah kesehatan. Namun tentunya semua itu membutuhkan dedikasi dan profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah.

“Melalui momentum Hari Kesehatan Nasional ini, marilah kita konsentrasikan segenap potensi kekuatan dan kebersamaan kita untuk menitikberatkan pembanguran generasi sehat yang dilandasi tekad untuk memajukan bangsa. Untuk itu saya berharap kita dapat bekerjasama dengan baik dalam melakukan upaya-upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku sesuai amanat Presiden, khususnya dalam mengentaskan stunting dan memperbaiki layanan kesehatan serta membenahi tata kelola BPJS Kesehatan serta penyediaan obat dan alat kesehatan lokal yang murah berkualitas. Apa yang sudah dirintis sebelumnya kita lanjutkan dan tingkatkan. Saya optimis kita dapat mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju seperti yang diharapkan oleh Presiden dan oleh kita semua,” jelasnya.

Kepada para insan kesehatan di seluruh penjuru negeri, Presiden dalam sambutan tertulisnya tersebut juga menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya, terutama kepada segenap jajaran kesehatan, jajaran lintas sektor di pusat dan daerah, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah bahu-membahu berjuang tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dalam mempersembahkan Generasi Sehat Indonesia Unggul.

“Kita berharap Generasi Sehat yang kita perjuangkan bersama dapat menjadi SDM Unggul yang akan mengisi 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045 yang bertepatan saat bonus demografi untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dr Ronald H Saragih MKes menjelaskan maksud dan tujuan peringatan HKN ke-55. Dikatakannya, kegiatan tersebut  mencerminkan program Indonesia Sehat, yaitu membuat yang sehat semakin sehat, yang sehat tidak menjadi sakit dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif.

Juga menggalang komitmen pemangku kepentingan pemerintah, kepala daerah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pencapaian pembangunan kesehatan dengan program Indonesia Sehat. Serta mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga.

Dalam kesempatan itu, diadakan pula senam massal dan lucky draw untuk memeriahkan acara yang bertema “Generasi Sehat Indonesia Unggul” itu.Selain itu digelar juga upacara, pemberian penghargaan, dan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba. (Susan)

Sampai Saat Ini, Sampah Masih Menjadi Masalah Besar di Sumut


PEMATANGSIANTAR –
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut Dr. Ir. Binsar Situmorang M.Si mengatakan, permasalahan sampah masih saja menjadi masalah besar hampir di semua kabupaten/kota di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini dikatakan saat acara penyerahan bantuan 5 becak motor pengangkut sampah ke pemko Pematangsiantar, melalui Dinas Lingkungan Hidup,di Kantor DBLH, Kamis, (5/12/2019).

Tampak hadir Kadis Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar Deddy Tunasto Setiawan SH, Kadis Lingkungan Hidup Sibolga Ir Mauli Badia, Kadis Lingkungan Hidup Labuhanbatu Selatan H Syarifuddin ST MM, dan Kadis Lingkungan Hidup Serdangbedagai H Panisean Tambunan S.Sos.

“Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara masih belum mampu menanggulangi masalah ini dengan baik dan berkelanjutan. Tanpa adanya perubahan yang mendasar, terutama dalam aspek hukum dan kelembagaan, masalah persampahan di Provinsi Sumatera Utara ibarat bom waktu yang semakin meresahkan masyarakat,” sebutnya.

Sebagai informasi, lanjutnya, Provinsi Sumatera Utara dengan proyeksi jumlah penduduk sebanyak 14.475.959 jiwa pada tahun 2018, diperkirakan menghasilkan sampah sebesar kurang lebih 10.133 ton per hari atau hampir 3,7 juta ton per tahun. Namun pada kenyataannya tidak semua sampah terkelola dengan baik, baik pengelolaan sampah di rumah tangga, maupun penanganan yang dilakukan oleh petugas yang menanggungjawabi pengelolaan sampah.

Masih kata Binsar, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang diharapkan pada 23 Oktober 2017, Perpres tersebut merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi,  mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir.

Oleh karena itu, katanya, saat ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Utara, berupaya memfasilitasi dan meningkatkan pengelolaan sampah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara melalui pertemuan tersebut.

“Pada kesempatan ini kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup menyerahkan bantuan berupa kendaraaan pengangkut sampah, yakni  becak sampah roda tiga kepada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Rinciannya, Kota Pematangsiantar 5 unit, Kota Sibolga 3 unit, Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2 unit, dan Kabupaten Serdangbedagai 2 unit.

“Diharapkan dengan adanya kendaraan pengangkut sampah roda 3 atau becak sampah ini dapat meningkatkan penanganan sampah dari sumbernya, khususnya sampah yang berasal dari rumah tangga dan lingkungan. Dengan dengan harapan agar sampah dapat dikurangi terlebih dahulu di fasilitas pengolahan sampah kota sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir atau TPA,” jelasnya

Walikota Pematangsiantar H Hefriansyah SE MM dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Walikota Togar Sitorus SE MM menyambut baik dan mengapresiasi Dinas Lingkungan Hidup Sumut yang telah berkenan memberikan bantuan becak motor sampah yang diterima di komplek terminal Tanjung Pinggir.
Diterangkannya, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengamanatkan pada tahun 2025 sampah di indonesia harus dikelola seluruhnya atau 100 persen. Rinciannya,  30 persen pengurangan sampah dan 70 persen penanganan sampah. Target tersebut dapat tercapai apabila pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersinergi dalam upaya pengelolaan sampah di daerahnya.

“Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Pematangsiantar menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pematangsiantar dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” katanya.

Dilanjutkannya, berdasarkan laporan capaian pelaksanaan Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Persampahan Tahun 2018 di Kota Pematangsiantar, pelayanan persampahan sudah  melayani seluruh kecamatan, yaitu delapan kecamatan dan seluruh kelurahan (53 kelurahan), dengan capaian pengelolaan sampah mencapai 52 persen. Terdiri dari upaya pengurangan sampah 18 persen dan penanganan sampah 74 persen. Sisanya belum terkelola karena proses alam atau belum terjangkau layanan persampahan.
Dikatakannya, bantuan becak motor sampah tersebut sangat bermanfaat bagi pengurangan dan penanganan sampah di Kota Pematangsiantar, yang akan digunakan untuk mengangkut sampah  dari permukiman ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) terdekat yang terjangkau layanan truk sampah.

“Selain itu, mengangkut sampah pada permukiman yang tidak bisa dijangkau kendaraan roda empat, yaitu jalan/gang yang sempit. Juga mengangkut sampah pada kegiatan/acara/perayaan atau lokasi tertentu agar tidak mengganggu jadwal armada pengangkutan rutin. Serta sebagai alat pengangkutan sampah pada bank sampah induk maupun fasilitas pengolahan sampah skala kota,” jelasnya. (Susan)

Polda Banten Perketat Penjagaan Kunjugan Presiden RI ke Cilegon

CILEGON, MOI – Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke Cilegon, agenda kepresidenan. Dalam rangka kunjungan Presiden Polda Banten melakukan pengawalan dan pengamanan VVIP, Jumat (6/12/2019).

Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir melalui Kabid Humas Kombes Pol Edi Sumardi pada saat di konfirmasi mengatakan sejumlah tempat yang bakal dilalui Presiden mendapatkan pengamanan ketat.

“Pengamanan diperketat hingga sterilisasi ruas jalan hingga lokasi tujuan,” kata Kombes Pol Edi Sumardi.

Petugas Kepolisian disiagakan di sejumlah tempat seperti di Persimpangan Ciwandan, Alun -Alun Cilegon, Masjid Agung Nurul Ikhlas Cilegon, sekitar Pertigaan PCI dan beberapa tempat lainya untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas.

Tampak iring iringan Rombongan Presiden RI Pada saat melintas Jl. Raya anyer dan memasuki perusahaan Chandra Asri dengan Beberapa mobil kawal Lalu Lintas, mobil kawal Paspampres, kendaraan bermotor Paspampres dan Ambulans.

“Untuk pengawalan Bapak Presiden RI dilakukan dengan pengawalan VVIP sebagai standar pengawalan Kepresidenan tentunya” tutur Edy.

Selain kendaraan dinas dan petugas berseragam di jalan tampak juga beberapa anggota kepolisian yang mengenakan pakaian preman melakukan pengamanan tertutup.

“Pengamanan tertutup juga kami laksanakan di ring 3 sebagai filter dan antisipasi keamanan Bapak Presiden,” tambah Edy.

400 Siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Depok Meriahkan Hari Disabilitas

 

DEPOK, MOI – Sebanyak 400 siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Depok meriahkan Hari Disabilitas Internasional. Mereka melakukan senam ceria di Gedung Serbaguna Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Wijayanto menjelaskan, kegiatan senam cerita sebagai tindak lanjut Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang imbauan melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Untuk di Kota Depok, kegiatan yang dilakukan yaitu olahraga senam bersama.

“Kami ajak anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk senam ceria bersama sebagai upaya dalam meningkatkan status kesehatannya,” ujar Wijayanto di Balai Kota Depok, Rabu (4/12).
Menurut Wijayanto, senam ceria tersebut merupakan olahraga khusus bagi para ABK. Menurutnya, selain dapat meningkatkan kesehatan, senam ceria juga dapat meningkatkan percaya diri bagi anak ABK.

“Senam ceria diikuti 13 SD di Kota Depok. Tak hanya senam, ada pula berbagai lomba untuk siswa ABK. Kami juga mengadakan beberapa lomba sebagai bentuk apresiasi ABK di Kota Depok,” pungkasnya. (Zis)

Prov. Sumsel Mengalamai Pertumbuhan Ekonomi, Meningkat di Atas Nasional

PALEMBANG, MOI – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menghadiri secara langsung Rapat Tahunan Bank Indonesia 2019 di Hotel Novotel Palembang, Rabu (4/12/2019) malam.

Rapat yang sudah menjadi agenda tahunan ini dihadiri juga Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafizi Tohir, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Yunita Resmi Sari, para Bupati dan Walikota dan  FKPD.

Menurut Gubernur H. Herman Deru dalam sambutannya, pertumbuhan ekonomi dunia saat ini sedang turun dratis, 2018 dengan angka 3,6%, 2019 dengan angka 3,0% dan pada tahun 2020 pada angka 3.1%. Sedangkan untuk pertumbuhan perekonomian Sumsel saat ini meningkat di atas Nasional.

Pertumbuhan perekonomian Sumsel saat ini mencapai 5,6% di atas pertumbuhan perekonomian nasional yang hanya 5,02%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumsel pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh tinggi dan akan meningkat di tahun 2020.

“Berkat kerjasama, koordinasi dan kolaborasi kita, TPID itu membuahkan hasil. Sumsel saat ini pertumbuhannya telah divatas Nasional dan Sumsel hanya bersaing pertumbuhan perekonomian dengan Sulawesi dan Kaltim,” ujar Deru.

Dia menyebut inflasi di Sumsel tetap terkendali pada level rendah dan stabil. Inflasi Sumsel pada November 2019 turan 2,5% dan akan tetap terkendali sesuai sasaran hingga 3,0% pada tahun 2020 dan inflasi Sumsel saat ini di bawah inflasi nasional.

“Saya sangat senang sekali melihat turunnya angka inflasi Sumsel di bawah nasional,” ujar Deru.

Sementara ituKepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Yunita Resmi Sari menyebut, elektonifikasi keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan kini telah mencapai 100%.

Untuk menghadapi langkah ke depan, Sumsel perlu melaksanakan 3 faktor kunci. Pertama Penguatan Sinergi yaitu , kedua penguatan transformasi, dan ketiga penguatan inovasi.

“Mari kita menyatukan gerak langkah kedepan untuk membangun perekonomian Sumsel semakin maju ke depan,” ujar Yunita. (Leston/Humas)

Forum Solidaritas Buruh (FSB) Banjar Melakukan Aksi Demo

BANJAR – Forum Solidaritas Buruh (FSB) Banjar melakukan aksi demo yang digelar di Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, Rabu (4/12/2019). Ketua FSB Toni Rustaman dalam orasinya meminta kepada Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk memperhatikan upah buruh yang kecil, yang tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari. Menurutnya, upah buruh Kota Banjar saat ini adalah yang paling rendah se-Jawa Barat, untuk itu kami demo untuk memperjuangkan kenaikan upah bagi buruh, ujarnya.
Setelah berorasi Toni memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Banjar sebagai sindiran, karena nilai upah buruh di Kota Banjar yang paling rendah se-Jawa Barat.
Usai aksi demo di Dinas Tenaga Kerja, massa FSB bergerak ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar. Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Sabhara dari Polres Banjar terlihat berjaga-jaga melakukan pengamanan di sekitar DPRD Kota Banjar.
Ketua FSB dalam orasi nya meminta anggota DPRD untuk hadir menemui mereka, akan tetapi anggota DPRD Kota Banjar sedang melaksanakan Reses Masa Persidangan I (Pertama) Tahun 2019.
Dalijo seorang anggota DPRD yang ada saat demo digelar, mendatangi demonstran yang sedang berorasi.
Ketua FSB Toni menanyakan hasil audiens yang pernah dilaksanakan Tanggal 7 Oktober 2019 lalu dengan DPRD.
Dimana waktu itu DPRD mendukung tuntutan buruh ketika demo digelar, namun sampai saat ini belum terealisasi.
Menurut Dalijo, pihak DPRD saat ini sedang membahas usulan yang disampaikan oleh FSB. Karena dalam membuat sebuah keputusan, harus berdasarkan pada peraturan atau payung hukum yang jelas. Untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada disini harap sabar, ujar Dalijo.
Seorang demontrans perempuan pingsan saat aksi demo digelar, anggota Polwan Polres Banjar langsung membopong wanita yang pingsan tersebut, untuk mendapatkan perawatan dari pihak kepolisian bagian Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan)
“Wanita ini dibawa untuk mendapatkan pertolongan pertama, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan” kata Paur Subbag Humas Bripka Shandi. (Yudhi’s)

Jojo Juarno Laksanakan Reses Masa Persidangan I Tahun 2019

BANJAR, MOI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar dari Fraksi Gerindra Jojo Juarno, melaksanakan Reses Masa Persidangan I (Pertama) Tahun 2019, di Lembur Balong Rt 03/06 Kelurahan Pataruman, Rabu (4/12/2019).
Hadir dalam acara Reses ini warga masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Dapil II Pataruman, dengan jumlah lebih dari seratus orang.
Dalam kesempatan ini Jojo Juarno menyampaikan, salah satu kewajiban anggota DPRD adalah melaksanakan reses.
Dalam Masa Persidangan I Tahun 2019, anggota DPRD bertemu dengan konsituen nya untuk mendengarkan aspirasi warga, ujar Jojo.
Pria yang akrab dipanggil Joni ini lebih lanjut mengatakan, tugas dan kewajiban dari anggota DPRD salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat dan merealisasikannya.
Aspirasi dari masyarakat kata Joni dibawa ke Musrendes (Musyawarah Rencana Desa), lalu disampaikan selanjutnya di Musrenkec (Musyawarah Rencana Kecamatan) dan dianggarkan di APBD Kota Banjar. Dalam kesempatan ini, Joni juga menjelaskan bahwa sebagai anggota DPRD mempunyai hak kontroling, legislasi dan budgeting. Dalam hak budgeting ini saya akan berusaha untuk merealisasikan apa yang menjadi usulan dari masyarakat, ujar Joni.
Pada sesi tanya jawab, salah seorang Ketua RW 06 Tarya, mengusulkan agar di perhatikan masalah air. Sebab di musim kemarau ini yang dirasakan oleh masyarakat adalah kekurangan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menjawab pertanyaan warga, Joni mengatakan di Tahun 2020 nanti dirinya akan menganggarkan hal ini dengan membuat sumur bor di lokasi RW 06, pungkasnya. (Yudhi’s)
1 11 12 13 14 15 21