Dukcapil Kab. Tangerang Layani Pembuatan KTP Satu Hari Jadi

TIGARAKSA, MOI – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tangerang mengadakan pelayanan KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KK), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran langsung jadi satu hari.

Pembuatan identitas kependudukan langsung jadi ini dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Tangerang ke 76, selama 4 hari dari tanggal 24 s/d 27 Desember 2019, bertempat arena pameran pembangunan HUT Kabupaten Tangerang di kawasan Puspem di Tigaraksa.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Syafrudin menjelaskan saat ini pihaknya membuka pelayanan pembuatan identitas kependudukan di arena pameran.

Diakui Syafrudin, layanan ini dalam rangka HUT Kabupaten Tangerang ke 76. Dukcapil yang dipimpinya ini mengadakan Pelayanan KTP el, KIA, KK, AKTA LAHIR langsung jadi. Waktu nya selama 4 hari, mulai Selasa/24 sd Jumat/27 Desember Tahun 2019.

“Kami layani setiap hari sebanyk 500 keping KTP el. Sedangkan untk KIA, KK dan Akta kelahiran, sekitar 6.000 dokumen,” jelas Syafrudin yang pernah menjabat Kadis Disnaker Kabupaten Tangerang.(Red/Diskominfo Kabupaten Tangerang).

Meski Izin Lokasi di GOR Kadaluarsa Forkopimda Siantar Tak Diindahkan Penanggungjawab Bazaar 

PEMATANGSIANTAR, MOI – Tarik menarik kepentingan yang terjadi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat jelas terjadi, terkait Bazar di Gedung Olah Raga (GOR) Jalan Merdeka Kota Pematangsiantar.

Sebagai contoh adalah surat Kapolres Pematangsiantar No b8/1157/XII/2019/Intelkam, tanggal 10 Desember 2019, perihal pencabutan/pembatalan surat izin keramaian agar Monang Nadeak (selaku Penanggungjawab) menyikapi bahwa izin pengguna lokasi sudah tidak berlaku lagi/dicabut.

Selain itu, Kepala Satpol PP Pematangsiantar Robert Samosir secara resmi juga menggeluarkan surat senada dengan Nomor : 300/2434/Satpol/XII/2019, perihal penutupan Bazar di GOR agar segera menghentikan kegiatan dilokasi tersebut.

Ketika wartawan mengkonfirmasi Kepala Satpol PP, Sabtu (23/12/2019) tentang hal ini, Robert mengatakan sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor 302/7761/XII/2019, tentang pemberhentian dan pembubaran Bazar maka bazar diberi kesempatan hanya sampai tanggal 25 Desember 2019.Sesudahnya harus tutup.

Pedagang tradisional melalui sekretaris DPD Pelindung Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu (P4B) Siantar – Simalungun Ojon Osavon Siahaan saat dihubungi melalui telpon seluler menyatakan sangat prihatin kepada pedagang tradisional karena merosotnya penjualan, padahal biasanya saat menjelang Natal, penjualan pasti meningkat.

“Biasanya pedagang panen kalau menjelang Natal dan Tahun Baru seperti saat ini. Namun karena adanya Bazar di GOR ini, penjualan di pasar tradisional merosot drastis, dan kami merugi.Jadi Kami tidak setuju Bazar itu masih tetap beroperasi.Harus ditutuplah,”keluhnya.

Menyikapi hal ini sebut P4B menyurati DPRD Siantar, dengan Nomor surat 59/ORG/DPD-P4B/XII/2019, tertanggal 7 Desember 2019, yang berisikan keberatan karena keberadaan Bazar yang sangat berdampak kepada penjualan di  pasar tradisional Pasar Horas dan Pasar Dwikora Parluasan. Penjualan di kedua pasar tersebut merosot drastis sehinga pedagang mengalami rugi besar.

Dengan dasar itu maka DPRD kota Pematangsiantar secara resmi juga telah meminta kepada Walikota Siantar agar membatalkan surat izin keramaian Bazar dan ini disampaikan melalui surat tanggal 18 Desember 2019, Nomor 170/2462/DPRD/XII/2019 yang ditandatangani ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga. (Susan)

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru Gelar Rakor Khusus Terkait  Isu Teror Harimau Sumatera

PAGARALAM, MOI – Warga Kota Pagaralam dan sekitarnya diharapkan  tidak terpancing dengan isu yang  belum jelas kebenarannya (hoax) terkait dengan  teror harimau Sumatera yang  saat ini marak beredar  dari mulut ke mulut atau malalui media sosial (medsos).

Harapan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru ketika memimpin rapat koordinasi (Rakor)  terkait dengan penanganan hewan buas  khususnya harimau Sumatera yang berlangsung  di Rumah Dinas Walikota Pagaralam, Kamis (19/12) malam.

“Masyarakat tidak perlu takut yang berlebihan, tetaplah beraktivitas seperti biasa. Namun tetap waspada dan tidak boleh beraktivitas seorang diri.  Besok (Jumat, 20/12) pagi saya ajak seluruh masyarakat Pagaralam untuk ikut  dalam kegiatan sepeda santai. Ini merupakan salah satu bentuk kampanye kita  yang menandakan Kota Pagaralam aman untuk dikunjungi,” tegas Gubernur H. Herman Deru.

Dalam rakor yang  dihadiri juga oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto, Pangdam II Sriwijaya Mayor Jendral TNI Irwan, Anggota DPRD Provinsi Sumsel H Alfrenzi Panggarbesi, Rudi Hartono, Aswari Rifai, David Hardianto, Walikota Pagaralam Alpian Maskoni, Wakil Walikota Muhammad Fadli, Bupati Lahat Cik Ujang dan Wakil Bupati Lahat H Haryanto tersebut, Gubernur H.Heman Deru menegaskan pada dasarnya antara manusia dengan alam terjadi interaksi yang saling berkaitan. Demikian juga dengan warga yang bermukim di wilayah Kota Pagaralam, Kabupaten Lahat dan sekitarnya juga merupakan bagian dari alam itu senditi yang di dalamnya ada sejumlah  mahluk hidup lainnya dengan habitatnya masing-masing  salah satunya harimau.

“Manusia  itu sahabat alam, masyarakat pagaralam ini juga sahabat harimau, harimau tidak akan menyerang jika habitatnya tidak terganggu. Karena itu, masyarakat saya minta jangan sekali-kali mengganggu habitat harimau. Demikian juga dengan perusahaan, jika ada perusahaan yang merusak hutan atau alam saya akan berikan teguran langsung,” tegas Gubernur.

Gubernur menyebut berdasarkan  sejumlah fakta yang didapatnya dari laporan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel, tidak benar adanya isu ada tujuh  harimau Sumatera yang berkeliaran meneror warga. Apalagi  sampai berkelompok, sebab harimau lanjut Gubernur,  tidak  berjalan  secara berkelompok.

 

“Informasi  yang tidak benar ini sangat merugikan Kota Pagaralam.  Ini merupakan tantangan bagi pak Wali  Kota untuk menepis isu  negative tersebut menjadi isu yang  positif,” imbuhnya.

Lebih lanjut Herman Deru menegaskan, dirinya sudah menyampaikan laporan  kepada Kementerian Lingkungan Kehutanan dan Kehutanan (KLKH) RI, terkait dengan kasus harimau Sumatera yang sempat viral karena menyerang  beberapa warga hingga tewas beberapa waktu lalu.

“Masalah ini sudah saya sampaikan kepada buk Menteri,” terang Herman Deru.

Bahkan lanjut Herman Deru dirinya juga telah bertannya secara langsung dengan warga yang bermukim disekitar hutan dikawasan Gunung Dempo, warga mengakui  tidak merasa resah dengan isu harimau menyerang manusia. Sebab berdasarkan pengakuan warga  tersebut lanjut Herman Deru, tidak ada sejarahnya masyarakat Kota Pagaralam  yang di serang harimau.

“Harimau tidak pernah keluar habitatnya. Setiap kejadian pasti ada pemantik baik realtime maupun sebelumnya karena dendam memori dari sang harimau karena habitatnya terganggu. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki ini semua dengan merestorasi hutan dan satwanya di lestarikan. Kedepan kita harus mencegah kerusakan hutan. Kita jaga alam maka alam akan menjaga kita. Kita akan terus merestorasi hutan habitat satwa yang ada di Sumsel,” tandas Herman Deru.

Sementara itu Ketua Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel, Genman Suhefti Hasibuan dalam rakor ini memaparkan ada di Indonesia ada tiga jenis  harimau  yakni Harimau Bali dan Harimau Jawa keduanya sudah punah. Kini tinggal lagi jenis Harimau Sumatera yang keberadaannya  terancam punah.

Saat ini lanjut, Genman Suhefti Hasibuan BKSDA Wilayah II Lahat telah melakukan upaya mengatasi isu harimau Sumatera, dengan melakukan sejumlah langkah diantarannya koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan  keberadaan satwa liar yang  dilindungi.

“Kami juga laporkan hingga saat ini  sudah  ada lima orang yang menjadi korban,  tiga  meninggal dunia dan  dua orang lagi luka-luka yang cukup serius. Semuanya penyerangan terjadi di kawasan hutan lindung yang merupakan habitat harimau tersebut. Kita dari BKSDA sudah melakukan sejumlah langkah yakni sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait,  mengunjungi rumah duka, pemasangan box trap di lokasi korban di serang, pemasangan himbauan di beberapa titik desa, pemasangan lima  kamera pemantau  disepanjang rute  yang sering dilewati harimau dan terus memantau keberadaan harimau,” tandasnya.

Dilain pihak, Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jendral TNI Irwan meminta warga untuk  tidak mendekati apalagi mengganggu habitat harimau, dan tetap waspada serta  segera melapor kepada pamong atau aparat terdekat jika melihat  keberadaan harimau atau ada  kasus  manusia yang diserang harimau dengan segera untuk diberikan penanganan.

“Jika sumber makannya cukup dan habitatnya tidak terganggu, harimau sumatera tidak akan mengganggu manusia,” ujar Mayjen Irwan.

Senada dengan Pangdam,  Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto meminta warga untuk waspada dan ikut membantu aparat dalam menangkal hoax atau berita-berita yang marak di medsos yang justru tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Saya akan turunkan tim khusus  dari Polda Sumsel untuk menetralisir berita  hoax atau isu soal harimau di media sosial. Ini semua kita lakukan untuk ketentraman masyarakat di Sumatera Selatan,” tegas Kapolda Sumsel. (red/humas)

Personil Polsek Mangkubumi Mengatur Arus Lalu Lintas Untuk Mencegah Kemacetan Di Saat Jam Sibuk

Foto : Personil Polsek Mangkubumi di depan Sekolah Dasar Mangkubumi Andalusia

TASIKMALAYA, MOI – Kepadatan arus lalu lintas saat jam kerja di pagi hari, membuat beberapa ruas jalan di sekitar Jalan Mangkubumi Kota Tasikmalaya mengalami kemacetan. Untuk mengantipasi kemacetan di pagi hari, Polsek Mangkubumi menurunkan anggota nya untuk mengatur arus lalu lintas.

Terlihat personil Polsek Mangkubumi di depan Sekolah Dasar Mangkubumi Andalusia mengatur arus lalu lintas, sehingga kendaraan yang melintas menjadi lancar dan tidak terjadi kemacetan, Jum’at (20/12/2019).

Engkos (52), warga di sekitar Jalan Mangkubumi mengapresiasi adanya personil dari Polsek Mangkubumi yang mengatur lalu lintas saat kesibukan di pagi hari. Dirinya berharap personil polisi dari Polsek Mangkubumi bisa lebih awal turun ke jalan untuk membantu masyarakat agar tidak terjadi kemacetan, kalau bisa mulai jam 6.00 bapak-bapak polisi ini turun kejalan untuk mengatur arus lalu lintas, ujarnya.

Kapolsek Mangkubumi Ipda Agus Predi Muharom S.Ip kepada Media Otonomi Indonesia mengatakan, setiap pagi mulai pukul 6.30 WIB kami menurunkan personil untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, dan tercipta situasi yang aman dan kondusif. (Yudhi’s)

Terkait Rencana Pemkab Simalungun Berhentikan 1800 Tenaga Honorer DPRD Simalungun : Jangan Terburu buru,Perlu Dikaji Matang

SIMALUNGUN, MOI – Terkait rencana Pemkab Simalungun yang memutuskan akan memberhentikan sekitar 1.800 tenaga honorer, yang selama ini bertugas di sekretariat daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan alasan keuangan daerah yang tidak mampu untuk membayar gaji, tidak diserta merta disetujui DPRD. Hal ini perlu dikaji ulang secara matang, dan tidak terburu buru, untuk dicarikan solusinya.

Hal ini dikemukakan ketua Komisi IV DPRD Simalungun Binton Tindaon S.Pd pada rapat koordinasi dengan mitra kerja di ruang komisi IV DPRD Simalungun, Senin (16/12/2019).

Dalam rapat tersebut Binton yang didampingi kordinator Komisi IV S. Samrin Girsang, Bernhard Damanik, SE., Wakil Ketua Komisi IV Juarsa Siagian, SE., Sekretaris Komisi IV Andre Andika Sinaga S.Pd., Jamerson Saragih, SP., Jaminta Purba dan H. Usmayanto yang masing masing anggota komisi IV,  berharap pemerintah daerah tidak terburu-buru membuat kebijakan pemecatan tenaga honor,sebelum melakukan  pengkajian secara matang dan melakukan musyawarah dengan para tenaga honorer,khususnya tenaga guru.

“Ini masalah pendidikan di Simalungun, terkait masa depan anak – anak generasi penerus bangsa ini, dan juga soal perut.Saat ini kita kekurangan tenaga guru untuk mengajar para siswa SD dan SMP. Tetapi, kenapa justru guru -guru honorer mau diberhentikan? Hal ini sebelum akhir tahun harus sudah dirembukkan bagaimana jalan terbaik. Jangan terburu -buru mengatakan kepada para tenaga guru honorer itu “besok tidak usah datang lagi”.Ini harus dibahas dan dikaji ulang secara matang, ke depan akan diundang pihak terkait untuk membasa ini,”kata Binton.

Menurut Binton, langkah untuk memberhentikan tenaga honorer bukan langkah yang tepat. Ia juga mendukung Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah Simalungun mengambil langkah pemerataan tenaga guru untuk menghemat anggaran dengan melakukan regrupping SD, namun menurut Binton langkah itu dinilai belum menjamin ketersediaan guru yang memadai.

Sementara itu Bernhard Damanik, menimpali, pemberhentian para tenaga honorer itu akan direalisasi pada 1 Januari 2020. Bernhard menekankan agar 1.502 guru honorer itu tidak diberhentikan, demi kelancaran proses belajar mengajar mengingat kebutuhan guru yang masih cukup banyak di daerah ini. Sementara kebijakan pemberhentian tenaga honorer di OPD lain disebut Bernhard sebaiknya dilakukan melalui kajian berdasarkan kebutuhan.

“Selama ini kita lihat pengadaan pegawai tidak berdasarkan kajian kebutuhan dalam mendukung kinerja pemerintahan.Kita telusuri, sejak awal tahun 2019, pemberhentian tenaga honorer cukup banyak. Di Dinas Kesehatan misalnya, ada 995 orang, pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang ada 560 orang,” ungkap Bernhard.

Senada dengan Binton, ia berpendapat, tahun depan para honorer itu sebaiknya diberdayakan melalui perekrutan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang memberi ruang bagi tenaga honorer untuk bisa diangkat sebagai Aparatur  Sipil Negara. ” Jadi kalau kondisi keuangan pemkab Simalungun tidak sanggup memberikan gaji kepada mereka, bisa saja tenaga honorer ini tetap diberdayakan melalui perjanjian kerja. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K,”ujarnya lagi.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Simalungun, Jamesrin Saragih, dalam rapat tersebut memaparkan bahwa keputusan untuk memberhentikan sekitar 1.800 tenaga honorer, yang didalamnya ada sekitar 1.502 guru honorer akan direalisasi per 1 Januari 2020, akibat ketidaksanggupan keuangan daerah menggaji para tenaga honorer.

Hadir pula dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Elfiani Sitepu, Kepala Dinas Kesehatan Edwin Simanjuntak, Kepala Dinas KB Jan Maurisdo Purba, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Herlina Girsang, Kepala Dinas Pariwisata Resman Saragih,Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Simalungun Manaor Silalahi, Dari Dinas Sosial dan para Kepala Rumah Sakit Daerah yakni RS Perdagangan, RS Parapat dan RS Rondahaim Raya. (Susan)

Wakapolres Banjar Bersama Dinas Koperasi Sidak Ke Pasar

BANJAR, MOI – Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020, Wakapolres Banjar Kompol Ade Najmulloh pimpin inspeksi mendadak (Sidak) harga bahan pokok ke pasar induk Kota Banjar, bersama dengan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan Kota Banjar, Senin (16/12/2019).
Wakapolres Banjar mengatakan,
“Kegiatan sidak ini merupakan agenda rutin tahunan setiap menjelang hari-hari perayaan, dalam hal ini menjelang Natal dan Tahun Baru” ujarnya.
Kegiatan yang dilaksanakan di pasar Induk kota Banjar ini bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjar, Sekretaris Dinas, Kabid Perdagangan dan Kepala UPTD Pasar Kota Banjar.
Lebih lanjut setelah pelaksanaan sidak Kompol Ade menjelaskan, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada lonjakan harga yang signifikan dan masih terkendali,
“Hasil sidak tadi tidak ada bahan pokok yang mengalami kenaikan secara signifikan, selain itu kami pun siap menjaga stabilitas harga bahan pokok khususnya” kata Wakapolres.
Sementarai itu Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banjar Saifudin kepada Media Otonomi Indonesia mengatakan, di pasar Banjar inshaa Allah harga bahan pokok dan lainnya cukup stabil, begitu juga ketersediaan barang cukup untuk memenuhi kebutuhan. (Yudhi’s)

Tangerang Kota Jadi Tuan Rumah Penyelenggara Rakorkomwil III APEKSI Tahun 2019


TANGERANG, MOI – Untuk tahun 2019 tepat nya pada tanggal 4-6 Desember 2019, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) wilayah III mengadakan Rapat Kordinasi, dimana yang menjadi tuan rumah penyelenggaranya adalah Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang.

Rapat Kordinasi Komisariat Wilayah (Rakorkomwil ) III APEKSI ini terdiri dari sejumlah Kepala/ Wakil ataupun Perwakilan dari 24 Kota

Rute City Tour Rakorkomwil III APEKSI 2019 meliputi Taman Gajah Tunggal, Kampung Bekelir, Masjid Kalipasir, Kampung Markisa, Jembatan Berendeng, Tangerang Live Room, Tangerang City Galery serta Sentra Oleh-oleh khas Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan wakilnya Sachrudin turut serta menyambut rombongan city tour, saat kunjungan rombongan ke Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Kamis (5/12/2019), dimana ini merupakan rangkaian kegiatan rakor komwil III.

Wali Kota Tangerang memperkenalkan keberadaan city gallery yang menyimpan sejarah serta informasi tentang Kota Tangerang kepada para rombongan city tour.

“Isinya tentang sejarah Kota Tangerang serta infomasi tentang kampung-kampung yang ada di Kota Tangerang. Tiap kampung ada sejarahnya, jadi kami coba untuk kompilasi di sini, sehingga masyarakat tahu asal-usul bentuk kampungnya dahulu,” katanya sembari menunjuk berbagai benda zadul (zaman dulu) yang ada di city gallery.

Adapun Rute City Tour Rakorkomwil III APEKSI 2019 meliputi Taman Gajah Tunggal, Kampung Bekelir, Masjid Kalipasir, Kampung Markisa, Jembatan Berendeng, Tangerang Live Room, Tangerang City Galery serta Sentra Oleh-oleh khas Kota Tangerang.

Untuk rangkaian kegiatan rakor ini diantaranya : Rapat Kerja, City Tour, Pameran UMKM dan Festival Budaya Nusantara III. (Adv)

 

 

Talkshow Di radio, Dit Pamobvit Polda Banten sosialisasikan SOP pengamanan VIP

SERANG, MOI –  Dit Pamobvit dan  Bidhumas Polda Banten melaksanakan talkshow di Radio PBS FM Jl. Ciwaru Indah Raya No.10, Kota Serang, Kamis (12/12/19) pukul 08:00 WIB.

Dalam talkshow ini yang menjadi narasumber Dirpamobvit Kombes Pol M. Hidayat Berkatullah SH.,SIK., MH yang di wakili oleh Kasubdit VIP Pamobvit Polda Banten AKBP Samijo, SH,NMH dan Pama Dit Pamobvit Ipda Triyono, SH, MM
didampingi Kompol P. Winoto, SH, M.Si Kasubid Penmas Bidhumas Polda Banten, IPTU Yudhiana Paur mitra subbid penmas Bidhumas polda banten, Bripka Husna Bamin Bidhumas Polda Banten dan Bripda Sayadah Bamin Bidhumas Polda Banten

Dipandu oleh penyiar radio PBS FM Maharani, mensosialisasikan tentang SOP ( Standar Operasional Prosedur) pengamanan VVIP dan VIP.

AKBP Samijo, SH, MH menyampaikan di era reformasi ini, ancaman dan gangguan Kamtibmas semakin meningkat sehingga Polri dituntut untuk dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peranannya sebagaimana tertuang dalam Undang Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara profesional dalam memberikan pengamanan kepada VVIP dan VIP.

“Dit Pam Obvit Polda Banten merupakan Satker yang dikedepankan dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan terhadap publik figur (VVIP-VIP) yang berkunjung ke wilayah Polda Banten agar semua kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman,” Katanya.

Lebih lanjut AKBP Samijo mengatakan Dalam melaksanakan tugas pengamanan VVIP-VIP Dit Pam Obvit Polda Banten membentuk Tim Satgas Pengamanan dengan melibatkan Satker lain meliputi Ditintelkam, Ditlantas, Satbrimob, Biddokkes, dan Bidtipol.

“Tim Satgas Pengamanan VVIP dan VIP tersebut bertugas mengantisipasi berbagai bentuk ganguan keamanan terhadap publik figur (VVIP-VIP), untuk itu diperlukan SOP pengamanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan,” Ujarnya.

Sementara itu Kabid humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, SIK, MH melalui Kompol P. Winoto, SH, MSi Kasubbid penmas Bidhumas polda banten menjelaskan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) amandemen ke-2 bahwa Polisi sebagai alat negara yang bertugas memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta penegakan hukum.(Asep/Hsn/Humas).

Antisipasi Kemacetan, Ditsamapta Polda Banten Rutin Pengaturan Lalu Lintas Sore

SERANG – Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Banten Rutin melaksanakan pengaturan lalu lintas di berbagai tempat keramaian wilayah hukum Polda Banten, Rabu (11/12/2019), Pukul 16.00 WIB.

Kapolda Banten Irjen Pol Drs Tomsi Tohir, M.Si melalui Dirsamapta Polda Banten Kombes Pol. Jondrial SIK Menjelaskan kegiatan ini Guna mewujudkan Kamseltibcar Lantas dan mengantisipasi terjadinya Laka Lantas

“Sasaran pada pengaturan lalu lintas ini meliputi Para Pengendara R2, R4, R6 dan pejalan kaki,” Katanya.

Dengan Penuh Semangat dirsamapta mengatakan bahwa 8 Personel melakukan pengaturan jalannya lalu lintas di Lokasi Terminal Pakupatan, Depan Kampus Untirta, Pertigaan Komplek Untirta, Pertigaan Cendana.

“Personel melakukan Pengaturan kendaraan di pusat yg sangat padat, keluar masuknya kendaraan besar terminal Pakupatan, Depan Kampus Untirta, Pertigaan Komplek Untirta, Pertigaan Cendana. ” Ujarnya.

Sementara itu Kabid humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, SIK, MH mengharapkan masyarakat yang melaksanakan aktivitas selalu berhati hati dan mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara, sehingga tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas.

“Pengaturan lalu lintas ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh personel ditsamapta polda Banten dengan tujuan untuk memperlancar arus lalu lintas dan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan, Selama kegiatan pengaturan tidak ditemukan adanya Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu lintas, Terwujudnya ketertiban dalam berkendara, Arus Lalu Lintas sampai saat ini ramai lancar. “Katanya. (asep)

Jelang Natal dan Tahun Baru, Kapolresta Tangerang dan Forkopimda bersilaturahmi dengan Pimpinan Gereja

TANGERANG, MOI – Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi, SH, SIK, MH dan Forkopimda bersilaturahmi dengan para pimpinan gereja dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tangerang dalam rangka persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 di Gereja St Odelia Al. Jln. Citra Raya Utama Timur Blok L2 Kav. 32 Desa Ciakar Kec. Panongan, Rabu (11/12/2019) pukul 20.00 WIB.

Acara tersebut riahdiri oleh Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi, SH, SIK, MH, Kasdim Mayor Arh Iwayan karyana, PJU Polresta Tangerang, Kapolsek Panongan AKP H. Nana Supriatna SH.MH, Danramil 014 Panongan Kapten Infantri Boedi Noeryanto, Ketua FKUB Kab. Tangerang KH. Maski, , , pimpinan Gereja St. Odelia Romo Felix, dan para perwakilan pengurus Gereja Kab. Tangerang.

Romo Felix selaku tuan rumah, menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan terselenggaranya acara silaturahmi yang bertujuan untuk menyatukan hati dalam menyambut Natal dan Tahun baru 2020

“Saya mewakili gereja St. Odelia selaku tuan rumah mengucapkan terimakasih dan selamat datang di acara silaturahmi ini. Bahwa silaturahmi ini adalah untuk menyatukan hati dalam menyambut Natal dan Tahun baru 2020.” Ujarnya.

Dalam forum silaturhami yang dihadiri 75 pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Tangerang, Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi, SH, SIK, MH bersama Forkopimda didepan para pimpinan gereja dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) mendengarkan segala keluhan dan masukan untuk menjaga Natal dan Tahun Baru agar berjalan dengan aman dan kondusif.

“Rapat koordinasi ini sebagai bentuk sinergitas dengan para pimpinan gereja dan FKUB dalam persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020,.”ujarnya.

Perwira lulusan Akpol angkatan 1998 ini mengatakan dengan cara berdialog langsung dengan para pimpinan gereja dapat mengetahui apa yang diinginkan dalam pengamanan di gereja pada saat perayaan Natal nanti, dan akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pengamanan agar kegiatan dapat berjalan dengan aman

“Jika nanti pada pelaksanaan ibadah natal 2019 ada hal-hal yang tidak diingikan, agar menyikapi dengan kepala dingin, Akan kami ditindak tegas dan kami akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pengamanan agar kegiatan berjalan dengan aman.”katanya. (Asep/Humas)

1 2 3 4 5 7