Bupati Tangerang Lantik 153 Kades Terpilih

TIGARAKSA, MOI – Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar melantik 153 kepala desa hasil Pilkades serentak Kabupaten Tangerang pada 2019 yang lalu, pelantikan dilaksanakan di Gedung Serbaguna (GSG) Kabupaten Tangerang. Rabu, (11/12/2019).

Dalam sambutannya Bupati Tangersng A. Zaki Isksndar mengatakan bahwa Kades harus bisa berperan aktif dalam memajukan desanya dan yang paling terpenting adalah untuk merangkul semua golongan jangan sampai ada yang tidak dirangkul dan waktunya untuk ber rekonsiliasi setelah kontestasi Pilkades berlangsung.

“Pelantikan semula direncanakan pada 17 Desember, tapi dimajukan karena semua proses tahapannya sudah selesai dan tidak ada hal yang menghambat, makanya di percepat pelantikannya pada 11 Desember,” Tutur Zaki.

Zaki berharap dengan dilantiknya 153 Kades ini bisa membuat Desa semakin maju dan diharapkan kepada Kades terpilih jangan coba-coba untuk melakukan korupsi Alokasi Dana Desa karena itu semua dipantau dari kabupaten sampai pusat dan tidak segan-segan akan dihukum apabila Kades terbukti melakukan pelanggaran dan korupsi.

Sekda Kab. Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengungkapakan pelaksanaan Pilkades secara serentak pada 153 desa Di Kabupaten Tangerang telah usai dan telah melahirkan para pemimpin desa yang akan menjabat selama 6 Tahun. dan para Kades tersebut diharapkan mampu menjadi kepanjangan tangan dari Pemerintah Kab. Tangerang.

“Alahamdulillah proses tahapan Pilkades Serentak sudah usai dan melahirkan pimpinan desa yang akan membangun desanya, dan juga saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh pihak terutama TNI dan Polri yang sangat membantu Pemda dalam mengamankan Pilkadea Serntak yang bisa aman dan terkendali sampai pelantikan saat ini,” kata Moch Maesyal Rasyid yang dihubungi usai plantikan Pilkades.

Moch Maesyal Rasyid juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh panitia dan pengawas pilkades yang sudah bekerja keras sehingga pilkades bisa berjalan sukses dan lancar, semoga para kades yang di hasilkan lewat pemilihan langsung oleh masyarakat ini bisah amanah dalam menjalan tugas nya.

Sementara itu, H. Nasarudin Kades Talaga Kecamatan Cikupa mengatakan alhamdulillah pelantikan berjalan lancar, setelah dilantik saya langsung bekerja dan berekonsiliasi dengan semua pendukung, agar menyatukan kembali masyarakat yang berbeda pilihan.

“Terimakasih pak Zaki Bupati, Tangerang  setelah dilantik kami akan melakukan kosolisolidasi kepada para pendukung agar menciptakan situasi nyaman untuk masyarakat Desa Talaga,” ungkapnya.

Selain menjalankan pemerintahan desa, lanjut H. Nasarudin, siap membantu program-program pemerintah daerah yang diamanatkan oleh Bupati A. Zaki Iskandar saat pelantikan berlangsung, menjaga kerukunan warga talaga, dan senantiasa bersama masyarakat dalam pembangunan di desa.

“Kita siap mendukung program pemerintah daerah, dan menjada ketentraman masyarakat Desa Talaga, membangun bersama masyarakat,” ujar pria yang akrab di sapa Haji Ude. (leston/diskominfo)

Pemko Siantar Terima Penghargaan Kota Peduli HAM

Foto : Asisten Bidang Sosial dan Perekonomian, Pardamean Silaen berfoto dengan piagam dan penghargaan Kota Peduli HAM yang diterima dari Kementerian Hukum dan HAM RI

PEMATANGSIANTAR, MOI – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menerima penghargaan sebagai salah satu Kota Peduli Hak Azasi Manusia (HAM) tahun 2019, yang diserahkan pada acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-71 yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, di Gedung Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi),  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly,  GubernurJawa Barat Ridwan Kamil, Walikota Bandung Oded Muhammad Dahnial sebagai tuan rumah, dan para gubernur, bupati, serta walikota yang terpilih mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Juga Kepala UPT yang menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kemenkumham.

Walikota Pematangsiantar H Hefriansyah SE MM diwakili Asisten bidang Sosial dan Perekonomian Pardamean Silaen menghadiri acara tersebut sekaligus menerima penghargaan. Selain Pemko Pematangsiantar, 19 kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara menerima penghargaan yang sama, yaitu Asahan, Batubara, Deliserdang, Humbang Hasundutan (Humbahas), Karo, dan Labuhanbatu Utara (Labura).

Kemudian Langkat, Padang Lawas (Palas), Padanglawas Utara (Paluta), Pakpak Bharat, dan Samosir. Lalu, Serdang Bedagai (Sergai), Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Utara (Taput),  Binjai, Gunungsitoli, Sibolga, Tanjungbalai, dan Tebingtinggi.

Diketahui, sebanyak 425 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian dibidang pemenuhan HAM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 272 kabupaten/kota dinilai memenuhi kategori Peduli HAM, dan 96 kabupaten/kota dikategorikan Cukup Peduli HAM.

Adanya sejumlah perubahan dalam kriteria dan indikator dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, ditambah penggunaan aplikasi yang lebih terintegrasi dan penilaian eksternal Kementerian Hukum dan HAM, maka untuk mencapai kriteria kabupaten/kota Peduli HAM ini cukup sulit dan ketat.

Namun ternyata sebagian besar pemerintah daerah tetap memiliki komitmen tinggi untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakatnya. Dan upaya tersebut berhasil.

Sesuai tema Hari HAM Sedunia ke-71 yaitu “Pelayanan Publik yang Berkeadilan” maka diberikan penghargaan kepada Pelayanan Publik Berbasis HAM dari 612 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga total 74 UPT yang mendapat penghargaan, yang terdiri atas Imigrasi 18 UPT dan Ditjen Pemasyarakatan 56 UPT. Penilaian tersebut sesuai Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 dengan menilai Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga, kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap standar pelayanan, serta melakukan penilaian IKM, IPK, serta E-Lapor. Ke depan, akan dilaksanakan penyusunan kebijakan pelayanan publik berbasis HAM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dalam melayani hak dan kebutuhan masyarakat di bidang hukum dan HAM.

Selain penganugerahan tersebut, sebelumnya telah dilaksanakan pula berbagai rangkaian kegiatan dalam memeringati Hari HAM Sedunia ke-71, yakni seminar bertemakan “Democracy & Freedom of Speech” di Universitas Trisakti, seminar “Bussiness and Human Rights” di Universitas Bina Nusantara, seminar “Pelayanan Publik yang Berkeadilan” di Universitas Sriwijaya, dan Seminar Nasional 2019 “Paradigma Generasi Milenial dan Perlindungan Hak dalam Era Digital” di Universitas Padjajaran.

Kemudian, Diseminasi HAM tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di 34 Kantor Wilayah Kemenkumham, pameran pariwisata, pameran pelayanan publik, fun walk, dan pameran, serta lomba Cerdas Cermat. (Susan)

Depok Tak Terapkan KK-el

DEPOK, MOI – Pesan berantai yang berisi imbauan agar warga DKI Jakarta segera mengganti Kartu Keluarga (KK) lamanya dengan yang baru, beredar di sejumlah percakapan WhatsApp. Bahkan disebutkan KK akan diganti dengan KK Elektronik (KK-el).

Pada pesan itu juga tertulis mulai 1 Januari 2020 wajib melakukan penggantian KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pemohon juga diwajibkan membawa KK lama saat melakukan perubahan.

Terkait hal itu, Sekretaris Disdukcapil Kota Depok, Henry Mahawan menepis kabar tersebut. Bahkan ia menegaskan, di Kota Depok saat ini belum ada program KK-el.
“Di Depok nggak berlaku KK-el. KK warga sudah ditandatangani secara elektronik, tidak perlu lagi diurus ke Disdukcapil,” ungkap Henry kepada Media Otonomi Indonesia Jakarta.
Selain itu lanjut Henry, warga hanya perlu datang ke kelurahan untuk ganti KK menjadi KK yang ditandatangani secara elektronik.

Hal tersebut merupakan upaya Disdukcapil dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warganya tanpa harus mempersulit warganya.
“Sekarang itu pelayanan KK, KTP, hingga Akta Kelahiran dan Kematian bisa diurus ke kelurahan masing–masing, prosesnya cepat,” tegas Henry.
Terpisah, Disdukcapil DKI Jakarta mengklarifikasi informasi tersebut melalui akun Twitter resminya, @dukcapiljakarta.
Dinas Dukcapil Jakarta menyatakan, tidak pernah mengeluarkan informasi mengenai kewajiban mengganti KK lama dengan KK elektronik (KK-el). Saat ini, memang telah berlaku KK format baru di mana, untuk status perkawinan, dibagi menjadi dua kategori, yakni kawin tercatat dan kawin tidak tercatat.
Selain itu, dalam KK format baru, pejabat penandatangannya sudah memakai sistem barcode. Namun, Dinas Dukcapil Jakarta menyatakan bahwa mereka tidak mewajibkan warga Jakarta mengganti KK lamanya dengan tenggat waktu seperti yang disebutkan dalam pesan berantai di atas.
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Dukcapil Jakarta, Dhany Sukma.

Dia menjelaskan bahwa informasi dalam pesan berantai itu tidak sepenuhnya salah. Imbauan untuk segera memutakhirkan data memang terus didorong pemerintah, terutama input data status pernikahan, golongan darah, dan susunan anggota keluarga.
Namun, informasi yang keliru dalam pesan berantai itu adalah informasi di mana pemutakhiran data KK berbatas waktu.

“Kami luruskan, terkait informasi di media sosial yang mengatakan bahwa batas waktunya 31 Desember 2019, adalah tidak benar,” kata Dhany kepada wartawan.

Seluruh warga Jakarta, menurut Dhany, bisa melakukan pemutakhiran data kependudukan di kelurahan di seluruh Jakarta, melalui petugas Dukcapil, atau mendaftar via aplikasi Alpukat Betawi.
“Untuk informasi lebih lengkap, bisa langsung kunjungi website atau sosial media Dukcapil,” pungkasnya. (zis)

Jojo Juarno Laksanakan Reses Masa Persidangan I Tahun 2019

BANJAR, MOI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar dari Fraksi Gerindra Jojo Juarno, melaksanakan Reses Masa Persidangan I (Pertama) Tahun 2019, di Lembur Balong Rt 03/06 Kelurahan Pataruman, Rabu (4/12/2019).
Hadir dalam acara Reses ini warga masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Dapil II Pataruman, dengan jumlah lebih dari seratus orang.
Dalam kesempatan ini Jojo Juarno menyampaikan, salah satu kewajiban anggota DPRD adalah melaksanakan reses.
Dalam Masa Persidangan I Tahun 2019, anggota DPRD bertemu dengan konsituen nya untuk mendengarkan aspirasi warga, ujar Jojo.
Pria yang akrab dipanggil Joni ini lebih lanjut mengatakan, tugas dan kewajiban dari anggota DPRD salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat dan merealisasikannya.
Aspirasi dari masyarakat kata Joni dibawa ke Musrendes (Musyawarah Rencana Desa), lalu disampaikan selanjutnya di Musrenkec (Musyawarah Rencana Kecamatan) dan dianggarkan di APBD Kota Banjar. Dalam kesempatan ini, Joni juga menjelaskan bahwa sebagai anggota DPRD mempunyai hak kontroling, legislasi dan budgeting. Dalam hak budgeting ini saya akan berusaha untuk merealisasikan apa yang menjadi usulan dari masyarakat, ujar Joni.
Pada sesi tanya jawab, salah seorang Ketua RW 06 Tarya, mengusulkan agar di perhatikan masalah air. Sebab di musim kemarau ini yang dirasakan oleh masyarakat adalah kekurangan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menjawab pertanyaan warga, Joni mengatakan di Tahun 2020 nanti dirinya akan menganggarkan hal ini dengan membuat sumur bor di lokasi RW 06, pungkasnya. (Yudhi’s)

Bersama PT. PLN Persero, Gubernur Sumsel H. Herman Deru Resmikan Desa Berlistrik Tahun 2019

BANYUASIN, MOI – Setelah puluhan tahun dinantikan, fasilitas listrik akhirnya mulai dapat dinikmati warga Desa Sri Agung Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin.  Hal ini ditandai dengan Peresmian Desa Berlistrik Tahun 2019 oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru bersama PT. PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu di depan Kantor Desa Sri Agung, Rabu (4/12/2019) pagi.

Peresmian fasilitas ini tak pelak mengundang kegembiraan semua warga desa. Merekapun berduyun-duyun datang ke lokasi peresmian untuk sekaligus melihat langsung kedatangan Gubernur Sumsel H.Herman Deru beserta rombongan PLN Wilayah Sumsel Jambi Bengkulu.

Salah satu warga itu adalah Ferry Nainggolan, 54, warga Desa Sri Agung. Di sela peresmian Ia mengungkapkan senang bukan main karena saat ini listrik sudah masuk di desanya. Menurutnya kehadiran listrik ini adalah mimpi warga Desa Sri Agung sejak mulai menetap di desa tersebut puluhan tahun silam.

” Saya sudah 24 tahun tinggal disini. Baru sekarang bisa merasakan listrik. Wah susah mau ngomongnya seperti apa senanglah pokoknya. Mewakili warga disini kami berterimakasih sekali,” ucap Ferry.

Dikatakan Ferry sejak tahun 1983 Desa Sri Agung dibuka, masyarakat mengandalkan lampu minyak untuk memenuhi kebutuhan penerangan sehari-hari. Sementara bagi mereka yang sedikit beruang bisa mendapatkan listrik menggunakan mesin diesel.

Karena itu saat didatangi petugas untuk dipasang listrik di rumahnya beberapa hari lalu, Ferry gembira bukan kepalang. Baginya listrik bukan hanya untuk memenuhi penerangan saja tapi dengan listrik mereka bisa mendapatkan informasi terkini dari televisi.

” Sekarang bisa nonton televisi, dengar radio jadi bisa dapat informasi. Terimakasih sekali pada PLN, Pak Gubernur sudah memberi kami kesempatan menikmati listrik ini, kami sangat terharu. Semoga kedepan Sumsel semakin maju,” jelas pria yang sehari-harinya bertani itu dengan lugas.

Sementara itu Gubernur Sumsel H.Herman Deru seperti kebiasannya saat berkunjung ke desa-desa yang memang banyak dihuni orang Jawa selalu menyelipkan guyonan berbahasa Jawa medok dalam sambutannya.

Gayanya ini sangat disukai warga sehingga tak mengheran saat Ia tengah berpidato atau sambutan, warga selalu khusyuk memperhatikan. Demikian pula saat Ia memberikan sambutas saat peresmian Desa Berlistrik 2019 di Desa Sri Agung.

“Wis mangan urung iki. Kalo durung yo podo ae”  ujarnya disambut gelak tawa warga desa yang memadati tenda acara.

Dikatakam HD, sebenarnya Ia sudah lama ingin ke desa ini dan sudah be erapa kali juga diajak oleh Bupati Banyuasin untuk kunker. Namun karena merasa belum menepati janjinya menyediakan listrik bagi warga iaoun jadi takut datang ke Sri Agung.

“Beberapa kali Bupati ngajak saya kesini saya tolak. Saya tidak berani ke Karang Anyar. Saya bahkan pernah bersumpah tidak mau ke Karang Anyar Kalau Belum dialiri listrik. Karena ini Janji Saya. Alhamdulillah PLN berbaik hati membantu membangun ini dengan susaj payah,” demikian ujar HD.

Menurut HD, listrik ini penting, karena bagaimana anak-anak mau belajar benar jika tidak ada penerangan listrik sama sekali. Oleh karena itu Ia pun berpesan kepada warga agar fasilitas tiang listrik berikut kabel-kabel dan meteran yang sudah ada ini harus dijaga.

“Karena sekarang ini milik kita bukan milik PLN lagi.  Kalau ada pohon ranting y mengganggu cepat lapor dengan petugas. Jangan ditebas sendiri karena berbahaya,” himbaunya.

Dikatakannya masyarakat Desa Sri Agung harusnya merasa bersyukur bisa menikmayi liatrik sekarang, karena tidak semua daerah di Indonesia bisa menikmati listrik.

Masyarakat kata HD harus bersyukur dan yang tak kalah penting adalah bersikap hemat dalam menggunakan listrik. “Ojo di jarne terus. Jangan boros karena dengan adanya   listrik ini bisa dapat keuntungan lain seperti pendidikan juga gizi untuk penurunan stunting. Dan Listrik ini bisa juga  dikembangkan untuk bisnis. Seperti peternakan, ikan dll,” pesannya.

Kegigihan Gubernur Sumsel menyapa warganya di wilayah perairan memang tak perlu diragukan lagi. Meski speedboat yang ditumpanginya mengalami kendala sehingga berganti sampai 3 kali speedboat Ia tetap semangat menemui warga.Padahal kondisinya sendiri tidak sedang begitu fit hari itu.

Sambutan masyarakat Desa juga tampak luar biasa. Meski hujan mengguyur cujup deras di lokasi peresmian, tak membuat mereka beranjak dari bawah tenda peresmian demi melihat langsung Gubernur yang sedang menyampaikan sambutan.

Di tempat yang sama,  Bupati Kabupaten Banyuasin H.Askolani mengatakan sangat berterimakasih pada PLN Wilayah Sumsel Jambi dan Bengkulu yang sudah bersusah payah menerangi desa Sri Agung dengan aliran listrik.

” Terus terang sudah puluhan tahun masyarakat menanti aliran listrik ini. Beberapa kali saya minta tolong pak Gubernur kare a saya ditagih janji oleh masyarakat. Alhamdulillah sekarang listrik sudah masuk ini. Dulu saya tidak sangka listrik bisa masuk sini. Apalagi kalau mengandalkan dana APBD. Makanya saya percaya membangun Banyuasin ini perlu kerja keras semua pihak. ” jelasnya.

Saat ini menurut Askolani masih ada 5 desa lagi yang ditargetkan teraliri listrik di 2020. Sehingga pada 2020 kab Banyuasin terang benderang.

Di tempat yang sama Direktur Bisnis PLN Wiluyo Kus Dwi Harto menjelaskan sejak tahun 2017 PLN telah memiliki pasokan cukup di Sumsel. Dengan kapasitas cadangan hingga 12 persen, Ia pun mempersilahkan Gubernur dan Bupati untuk membangun Sumsel semaju mungkin di Indonesia.”

Silahkan bangun dan majukan Sumsel. Karena kami sanggup siapkan listrik berapa pun bapak mau. Kami siapkan keandalan. Kami juga berterimakasih dengan Pak Gubernur karena kami akan segera membangun listrik melalui kabel dari Muba hingga Muntok Bangka. Bahkan sampai ke Belitung,” jelasnya.

Lumbung energi kata Wiluyo saat ini juga bukan lagi slogan belaka karena saat ini dengan pasokan yang ada Sumsel sudah bisa mengaliri liatrik hingga dari Lahat ke Lampung, hingga Sumatera Utara (Sumut) bahkan Aceh.

” Dan target kita Sumsel 2020, Sumsel 100% teraliri listrik,” jelasnya. (Leston/Humas)

Mengenang 40 hari wafatnya almarhumah Hj Batniah

Foto Kenangan (alm) H. Saidjuni & (almh) Hj. Batniah Orang Tua Dari Bp. Ndah Indrawadi (Kepala Perwakilan Media Otonomi Indonesia Sumatera Selatan)

SUMATERA SELATAN, MOI – Mengenang 40 hari wafatnya almarhumah Hj. Batniah, istri dari (alm) H. Saidjuni (pejuang 45 ), ibunda tercinta dari Ndah Indrawadi (Kepala Perwakilan Media Otonomi Indonesia Sumatera Selatan) yang akan diperingati pada hari Sabtu 07/12/2019.

Segenap Pimpinan dan Dewan Redaksi Media Otonomi Indonesia mengucapkan : Turut Berbelasungkawa yang sedalam dalamnya, semoga segala amal ibadah almarhumah diterima disisiNya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amiin Ya Robal Alamiiin.

Keluarga yang ditinggalkan :

Ndah Indrawadi

Pimpinan Umum Media Otonomi Indonesia (Leston Hasibuan)

Pimpinan Redaksi Media Otonomi Indonesia (Rusli Amin)

Keluarga Besar Media Otonomi Indonesia

Pemkab Tangerang Gelontorkan 6 Ton Benih Padi Kepada Kelompok Tani (POKTAN)

MAUK, MOI – Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberikan bantuan 6 ton benih padi kepada Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Tangerang yang mengalami puso gagal panen.
Penyerahan dilakukan diarea pesawahan Desa Ketapang Kecamatan Mauk, Selasa, (3/12/2019). Sebanyak 40 kelompok tani yang mengalami gagal panen menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Yusuf Herawan yang hadir langsung mewakili Bupati Tangerang menjelaskan pembangunan dibidang pertanian yang berkelanjutan merupakan hal yang mendasar dilakukan, selain memenuhi kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja dan mengentaskan kemiakinan.
” Untuk itu kita bantu para petani yang terkena dampak kekeringan dan gagal panen, membantu mereka akan kerugian dampak kemarau panjang,” ungkap Yusuf Herawan Asisten Daerah yang juga mantan Kasat Pol PP.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, lanjut Yusuf, merupakan upaya pemerintah mewujudkan Swasembada pangan di indonesia khusunya di daerah, sealain beras pangan yang terus mengalami pengembangan bukan hanya padi, holtikultura diwalayah kita terus dikembangkan karna tanaman tersebut tidak menggunakan air yang berlebihan.
“Saat ini sudah mulai turun hujan, mudah-mudahan bantuan ini dirasakan optimal untuk membantu Kelompok Tani dalam memaksimalkan musim tanam”, kata Yusuf.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Aziz Gunawan menambahkan luas lahan di Kabupaten Tangerang kurang lebih 36 ribu hektar, untuk bantuan saat ini yang kita salurkan sebanyak 6 Ton dari Cadangan Benih Daerah (CBD) jumlah tersebut diperkirakan sekitar 240 hektar lahan sawah, akan kita bagi ke 40 Kelompok Tani di Kabupaten Tangerang yang mengalami gagal panen di tahun 2019.
“Kita salurkan saat ini 6 ton benih Padi hasil penangkaran dibalai benih Kabupaten Tangerang, untuk 40 kelompok tani yang ada diwilayah”, terang Aziz.
Selama kemarau panjang di tahun 2019, terdata seluas 916 hektar sawah yang mengalami Gagal Panen (PUSO), untuk itu kegiatan penyerahan bantuan benih padi sawah ini merupakan wujud nyata hadirnya pemerintah daerah kepada masyarakat tani baik diwilayah utara seperti Mauk, Sepatan, Kronjo hingga tengah diwilayah Kecamatan Panongan.
“Semoga bantuan ini bermanfaat, dan hujan mulai turun artinya amat penting moment ini kita tingkatkan kualitas kehidupan sosial dan perekonomian dengan bertani”, ungkap Aziz didepan kelompok tani.
Apok (48) Kelompok Tani Kebon Desa Rancaiur Kecamatan Panongan merasakan terbantu dengan bantuan yang di gulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang karena masa kekering amat panjang dirasakan untuk tahun ini, biasanya dibulan November sudah mulai bercocok tanam dilahan seluas 20 hektar.
“Biasanya kita sudah mulai menanam pak, tahun ini kemarau panjang sawah yang saya tanam gagal panen dan merugi”,  ucapnya.
Senada dengan Apok, Pak Samudin kelompok tani kebun kelapa desa ketapang kecamatan mauk sawahnya dilanda kekeringan sekitar 40 hektar mengalami kerugian karena musim kemarau panjang.
“saya merasa terimakasih atas bantuan Pemda Tangerang benih yang kita terima semoga bermanfaat membantu para petani”, ucap pria yang akrab disama Mudin.
Penyerahan secara simbolis diberikan kepada Kelompok Tani Kisepat Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk, Kelompok Tani Pondok Pahat Kelurahan Mauk Timur Kecamatan Mauk, Kelompok Tani Kebon Kelapa Desa Ketapang Kecamatan Mauk dan Kelompok Tani Kepuh Tegal Desa Klebet Kecamatan Kemeri. (Diskominfo)

MoU Kalangan Penyuluh Agama Kristen Kota Bekasi Dan Koperasi Produksi Komunitas Batik Bekasi (KOMBAS) Terlaksana

 

Penyuluh Agama Kristen Kota Bekasi M. Manik dengan Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi

KOTA BEKASI – Batik adalah salah satu produk kebanggaan Bangsa Indonesia, oleh karena itu maka setiap tanggal 02 Oktober di peringati sebagai hari Batik Nasional.

Leston H. dari mediaotonomiindonesia.com bersama dengan M. Manik Penyuluh Agama Kristen Kota Bekasi

Tidak Ketinggalan dengan Kota Bekasi, dengan giatnya memperkenalkan ataupun memasarkan Batik Ciri Khas Bekasi, hal ini jelas terlihat dengan adanya dukungan dari masyarakat yang peduli untuk melestarikan busana tradisional kebanggaan masyarakat Kota Bekasi ini.

Salah satu dukungan itu dari Kalangan Penyuluh Rohani Agama Kristen Kota Bekasi yang di Pimpin M. Manik, dalam dukungan tersebut sepakat menjalin kerjasama dengan pihak Koperasi Produksi KOMBAS (Komunitas Batik Bekasi).

Kerjasama ini terjalin melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Penyuluh Rohani Agama Kristen Kota Bekasi dengan Koperasi Produksi Kombas di Sentra Produsen Batik Bekasi Kombes, Selasa (19/11/2019) siang.

Penandatanganan kerjasama ini disaksikan Ketua Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan pada TWUP4 Kota Bekasi, Benny Tunggul, dan Kepala Penyuluh Kristen Kantor Kemenag Kota Bekasi M. Manik.

Selain penandatanganan kerjasama, para Penyuluh Rohani Agama Kristen bersama para jemaat nasrani juga berkesempatan melakukan pelatihan cara membuat Batik Bekasi. Nampak antusiasme para jemaat nasrani saat belajar melukis motif khas Batik Bekasi pada media kain putih yang sudah disiapkan pihak Kombes.

Terkait adanya kerjasama ini, Benny Tunggul menyambut baik dukungan yang diberikan kalangan Penyuluh Rohani Agama Kristen di Kota Bekasi demi mengembangkan usaha kerajinan Batik Bekasi. “Ini menjadi momentum yang baik untuk memasyarakatkan Batik Bekasi menjadi salah satu kekayaan daerah dan menjadi ikon dari perkembangan UMKM di Kota Bekasi,” ujarnya.

“Sebagai bagian dari masyarakat Kota Bekasi, kita semua wajib memberikan dukungan untuk melestarikan dan mempopulerkan Batik Bekasi. Bukan hanya sebagai konsumen, kalau perlu kita ikut menjadi bagian dari pengrajin Batik Bekasi, agar kekayaan daerah ini semakin memasyarakat di Kota Bekasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bimas Kristen Kantor Kemenag Kota Bekasi M Manik menyatakan kerjasama ini selaras dengan program kerja Bidang Bimas Kemenag Kota Bekasi. “Selain wujud dukungan, ini juga menjadi bukti kebanggan masyarakat nasrani di Kota Bekasi terhadap Batik Bekasi, dan kami yakin masyarakat nasrani di Kota Bekasi bangga memakai Batik Bekasi,” paparnya.

Rasa bangga memiliki Batik Bekasi ini juga diungkapkan Penyuluh Agama Kristen Non ASN Kota Bekasi Djajang Buntoro. “Menjadi satu kerinduan bagi saya bisa melihat setiap umat nasrani, jemaat gereja, dan pengelola sekolah nasrani yang ada di Kota Bekasi bangga memakai Batik Bekasi meski sehari dalam satu minggu. Kami bangga jadi warga Kota Bekasi dan kami bangga punya Batik Bekasi,” ulasnya.

“Hari ini juga kami membawa beberapa jemaat dari kalangan ibu-ibu dari Gereja Victori Indonesia Hope untuk kali kedua melakukan pelatihan cara membatik. Dengan memahami sendiri cara membuatnya, saya yakin mereka semakin bangga dan merasa ikut memiliki budaya Batik Bekasi ini, sekaligus ikut melestarikan kekayaan daerah yang menjadi kebanggan masyarakat Kota Bekasi ini,” ujar Djajang.

Sementara itu, Ketua Komunitas Batik Bekasi Barito Hakim Putra menyatakan optimis dengan adanya dukungan dari pihak Penyuluh Agama Kristen ini menambah motivasi bagi para pengrajin Batik Bekasi. “Ini artinya, upaya yang kita lakukan langkah demi langkah, step by step, mulai terlihat hasilnya, bukan hanya sebatas ikut melestatikan tapi masyarakat juga sudah ikut terlibat untuk ijut mengembangkan usaha kerajinan Batik Bekasi,” tegasnya.

“Kami tidak akan berhenti sampai disini. Tapi kami akan terus melakukan pengembangan dan mensyiarkan Batik Bekasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Alhamdulillah makin lama respon masyarakat semakin antusias menerima Batik Bekasi,” ungkap Barito.

Dengan dukungan dari kalangan masyarakat, Barito mengungkapkan keyakinannya bahwa para pengrajin Batik Bekasi akan mampu berkembang secara mandiri, tidak melulu mengandalkan dukungan pemerintah daerah. “Inilah salah satu manfaat kerjasama yang kami lakukan hari ini. Dukungan dari pemerintah daerah sudah sangat luar biasa, dan kini saatnya masyarakat juga ikut mengembangkan Batik Bekasi,” pungkasnya. (Leston H.)

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H. Herman Deru Janjikan Bonus Untuk Daerah yang Mampu Cegah Kebakaran Hutan Dan Lahan

PALEMBANG – Meski satuan tugas (satgas) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi ditutup terhitung mulai Minggu (1/12/2019), namun kejadian Karhutla harus tetap menjadi sarana introspeksi semua pihak. Demikian ditegaskan Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru saat menghadiri penutupan Satgas tersebut, di Hotel Santika Premiere Bandara, Minggu siang.
Dari kejadian tersebut Ia mendapatkan kesimpulan bahwa hal terpenting menghadapi Karhutla adalah dengan melakukan pencegahan daripada harus memadamkan.
Menurut Herman Deru, Provinsi Sumsel memiliki keistimewaaan wilayah lahan gambut yang luas mencapai 1,4 juta ha. Akan tetapi, karena pengelolaan yang belum maksimal membuat lahan gambut sangat mudah terbakar jika saat musim kemarau tiba.
Terlebih, di tahun 2019 ini dikatakannya tidak hanya Provinsi Sumsel saja yang terkena dampak dari kemarau panjang, berbagai dari negara-negara maju turut merasakan karhutla di wilayahnya.
“Kedepan karhutla tentu harus berkurang atau minimal, syukur bisa nol jangan sampai lagi terjadi. Kita harus mengakui juga bahwa di tahun 2019 ini memang ada perubahan anomali cuaca, sehingga menjadi panas yang berlebihan bahkan pernah mencapai 40 derajat, bahkan pernah 40 hari tanpa hujan,” katanya.
Ia juga memberikan tantangan untuk Bupati/Walikota yang daerahnya rawan terjadi karhutla, untuk memaparkan bagaimana pencegahan karhutla yang sangat efektif agar Ia dapat memberikan bantuan direktif.
“Kita tantang ini kabupaten/kota yang punya cara pencegahan, paparkan dengan saya. Saya bantu direktif untuk pencegahnnya, termasuk masalah gakkumnya. Bukan ada perlombaan tapi siapa yang bisa mencegah mungkin secara persuasif atau mungkin dengan menangkap, itu akan kita kasih bonus ,” ungkapnya.
Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Letjen Doni Monardo yang ikut hadir dalam penutupan itu mengungkapkan apresiasi penuh  kinerja satgas karhutlah Provinsi Sumsel, karena beban tugasnya sangatlah berat. Terlebih berdasarkan data yang di laporkan seluas 428.000 hektar lahan terbakar.
Kalau terus- menerus terjadi menurut Letjen Doni diperkirakan Provinsi Sumsel akan menjadi  rangking pertama dan Sumsel berada di rekor teratas untuk daerah rawan karhutlah.
“Artinya bebannya begitu berat pak Gubernur dan semua perangkat yang ada berjibaku, berkerja keras untuk mengurangi jumlah asap yang muncul. Setelah kita cari data tahun ini tahun yang terpanas sepanjang 140 tahun terakhir, sehingga kalau kita lihat dibanyak wilayah di dunia ini amazon terbakar, amerika utara california terbakar, portugal spanyol, jerman terbakar,” katanya
Menurutnya, wilayah yang terbakar semakin luas termasuk hotspot yang semakin meningkat, oleh sebab itu Ia mengatakan harus memiliki sebuah cara yang paling mendasar untuk bisa menyelesaikan persoalan karhutlah.
“Faktor pertama kembalikan gambut  sebagaimana kodratnya, yaitu basah berair dan berawah. Gambut adalah fosil batu bara muda, membiarkan gambut kering sama dengan menyiapakan bahan bakar, ketika terbakar bisa padama hanya menunggu hujan yang diturunkan oleh Sang maha pencipta,” tambahnya
 “BNPB berinisiatif bekerjasama dengan daerah lainnya, untuk mengirimkan lebih banyak masyarakat, TNI dan polri  sosialisasi ke seluruh daerah, ternyata benar dari data 99 desa di Provinsi Sumsel setiap tahun terbakar, setengahnya tahun ini tidak terbakar.
Ini terbukti program sosilasiasi lebih baik, banyak dan masif. Saya yakin tahun depan tidak terulang kembali, kita semua harus kerja keras Bencana adalah urusan bersama,” pungkasnya

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Ajak PWI Tangkal Berita Hoax

 

PALEMBANG – Ratusan peserta mengikuti jalan sehat yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka PWI Peduli Road To Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Daerah Persatuan Wartawan Indonesia Sumsel 2020 yang dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Minggu (1/12/2019) pagi.

Jalan sehat yang menyediakan sejumlah hadiah  doorpize  berupa sejumlah alat elektronik  tersebut dilepas secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H.  Herman Deru yang dalam kesempatan itujuga  menyiapkan hadiah utama berupa ibadah umroh bagi peserta  yang beruntung.

Dalam sambutan singkatnya sebelum melepas peserta  jalan sehat digaris start,  Gubernur Herman Deru mengharapkan  organisasi profesi wartawan khususya yang tergabung dalam PWI Sumsel terus dapat menunjukan eksistensinya di tengah tantangan zaman yang begitu kompetitif dewasa ini.

“PWI telah banyak berbuat  untuk  mengedukasi masyarakat, termasuk menjalankan program sosial. Karena itu ke depan saya harapkan kalangan wartawan yang tergabung dalam PWI dapat menjalankan fungsingnya sebagai lembaga kontrol, dan profesional dalam menjalankan profesi jurnalisnya,” tegas Herman Deru.

Di era sekarang, lanjut Herman Deru tantangan PWI kian berat. Pesatnya persaingan di tengah terbukanya semua akses informasi. Karena itu dia mengingatkan agar pekerja dibidang media dapat secara jeli melihat peluang dalam pengembangan karier  dengan memanfaatkan kecanggihan ternologi  tanpa harus menghilangkan jati diri  sebagai seorang pekerja jurnalis yang professional.

“Saat ini tantangan  berbeda dengan berapa dekade yang lalu. Era keterbukaan ini PWI harus bersaing  dengan pesatnya teknologi informasi yang ada melalui jaringan internet, kadang masyarakat mendapatkan berita itu tanpa filter. Saya yakin PWI bisa bertahan dengan segala tantangan yang di hadapi tersebut,”ungkapnya.

Di juga meminta  kepada pengurus PWI Sumsel  dapat memberikan pembinaan bagi kalangan pekerja jurnalis pemula mengingat  profesi sebagai wartawan tidak semua orang bisa.

“Diera keterbukaan saat ini, PWI  juga harus banyak berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga produk jurnalistik yang dihasilkan dari seorang  wartawan dapat dipertanggungjawabkan  dan tidak menjadi kabar hoax  yang justru meresahkan masyarakat,” harap Herman Deru.

Sememtara itu, Ketua PWI Provinsi Sumsel Firdaus Komar mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan Gubernur Herman Deru sehingga acara  jalan sehat dalam rangka Peduli Road To Hari Pers Nasional dan Pekan Olahraga Daerah Persatuan Wartawan Indonesia Sumsel 2020  dapat terselanggara dengan lancar.

Firdaus juga mengingatkan para wartawan yang menjalankan tugas jurnalisnya di  Sumsel dapat menunjukan eksistensinya sebagai perja jurnalis yang  berkompeten, berintegritas dalam  rangka mendukung pembangunan di Provinsi Sumsel.

Pelepasan jalan sehat kali ini ditandai dengan pengangkatan bedera start oleh Gubernur Sumsel. Selanjutnya peserta  berjalan dengan melintasi sejumlah ruas jalan dalam Kota Palembang. Diantaranya jalan Kapten A. Rivai, Jalan Radial, Jalan Jendral Sudirman dan finish  kembali ke halaman kantor gubernur. (leston/humas)

1 2 3 4 5 6 7